Saat ini, pemerintah sedang mengalami sebuah dilemma yang begitu kompleks seiring dengan menyebarnya virus COVID-19. Persebarannya yang relative cukup cepat mampu menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Dalam seminggu, virus ini telah tersebar hingga ke 134 orang dengan 5 di antaranya meninggal dunia dan 8 berhasil sembuh. Angka ini tergolong masih cukup kecil dimana hanya 0.5 orang dari 1 juta penduduk saja yang terinfeksi.
Meskipun begitu, virus ini tidak dapat dianggap remeh, tingkat persebarannya yang cukup ekstrim dapat disaksikan di seluruh dunia. Dalam beberapa bulan saja, virus ini telah menginfeksi lebih dari 200 ribu orang. Beberapa negara juga telah mengalami tingkat infeksi yang sangat tinggi. Setidaknya terdapat tiga negara yang memiliki jumlah penderita lebih banyak dari 10 ribu kasus.
Dalam mencegah hal tersebut, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan social distancing. Social distancing adalah sebuah kegiatan dimana masyarakat menjauh interaksi sosial dengan tujuan untuk mengurangi potensi penularan suatu penyakit, dalam hal ini COVID-19. Salah satu bentuk paling ekstrim dari social distancing adalah lockdown dimana pemerintah memberikan pembatasan untuk masyarakat untuk keluar dari rumah. Isu lockdown ini begitu ramai mengingat COVID-19 memiliki potensi penyebaran yang sangat tinggi.
Namun belakangan ini, muncul beberapa pihak yang tidak sepakat untuk melakukan lockdown. Hal ini dikarenakn menghentikan kegiatan dari masyarakat akan menimbulkan masalah dalam hal ekonomi, apalagi jika lockdown tersebut dilakukan di DKI Jakarta dimana 70% kegiatan ekonomi Indonesia berasal dari sana. Bhima Yudistira, ekonom dari INDEF, mengatakan bahwa lockdown akan mematikan perekonomian DKI Jakarta. Selain itu, apabila kita perhatikan, banyak masyarakat yang pendapatannya berasal dari penghasilan harian seperti menarik ojek online dan berjualan. Apabila pemerintah melakukan lockdown maka mereka tidak akan memiliki penghasilan. Intinya pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan lockdown secara tergesa-gesa.
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada suatu dilemma, apakah membiar virus tersebut berkeliaran secara massif dalam interaksi masyarakat atau membiarkan masyarakat kesulitan untuk makan. Secara kasar, kita sedang dihadapkan pada dua pilihan untuk mati, mati dengan virus atau mati karena tidak ada makanan?
Author : Muhammad Miqdad Robbani, Manajer Advokasi Bisnis UKM Center FEB UI
idealisarticle.art.blog 